Tanpa Strategi Hormuz dan Pajak BBM, Harga Pangan Terus Naik

Kunjungan ke pasar tradisional belakangan ini kerap meninggalkan rasa kecewa. Tas belanja yang sama isinya kini menguras kocek jauh lebih dalam dibandingkan beberapa bulan lalu. Bukan sekadar isu musiman, kenaikan biaya ini memiliki akar masalah yang lebih kompleks dan bersifat struktural. Di balik gejolak harga cabai, beras, hingga minyak goreng, ada dua pemicu besar yang sering luput dari perhatian awam.

Ketergantungan kita pada pasokan energi global dan kebijakan fiskal domestik ternyata berperan besar. Tanpa strategi yang matang untuk mengantisipasi dampak Selat Hormuz dan beban pajak BBM, harga pangan terus naik tanpa kendali. Kedua faktor ini ibarat dua sisi mata uang yang langsung menyabet daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Mengapa Harga Pangan Terus Naik di Tengah Gejolak Global?

Banyak orang mengira kenaikan harga kebutuhan pokok semata-mata disebabkan oleh cuaca buruk atau musim panen yang gagal. Padahal, ada variabel makroekonomi yang jauh lebih besar dan berpengaruh langsung terhadap kondisi ini. Pangan dan energi adalah dua sektor yang tidak bisa dipisahkan. Ketika harga energi bergejolak, ongkos produksi dan distribusi pangan pasti ikut terdampak.

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap guncangan rantai pasok global. Setiap kenaikan tarif logistik akan langsung dihitung sebagai biaya tambahan oleh pelaku usaha di tingkat grassroot. Akhirnya, beban ini bergeser ke konsumen akhir dalam bentuk harga jual yang semakin tidak masuk akal.

Dampak Langsung Ketegangan di Selat Hormuz

Selat Hormuz mungkin terdengar jauh dari keseharian kita, namun jalur sempit yang terletak di Teluk Persia ini menyuplai sekitar 20% minyak dunia. Ketika terjadi ketegangan geopolitik di kawasan tersebut, harga minyak mentah global langsung melonjak tajam.

Indonesia, yang masih sangat bergantung pada impor minyak mentah dan produk turunannya, akan merasakan dampaknya dalam hitungan hari. Pabrik pupuk yang menggunakan bahan baku energi fosil akan menaikkan tarifnya. Petani yang sudah kesulitan dengan mahalnya pupuk akhirnya mengurangi kualitas atau kuantitas panen. Alur ini menunjukkan betapa rapuhnya ketahanan pangan kita jika strategi terhadap jalur distribusi global seperti Hormuz tidak dirumuskan dengan baik.

Peran Pajak BBM yang Memukul Biaya Distribusi

Di dalam negeri, kebijakan fiskal melalui pajak bahan bakar minyak (BBM) menjadi variabel kedua yang tak kalah krusial. Pemerintah memang membutuhkan pendapatan dari sektor ini untuk membiayai pembangunan. Namun, penerapan pajak yang tidak tepat sasaran pada jenis BBM yang digunakan sektor industri dan logistik berpotensi memicu inflasi.

Truk pengangkut bahan pangan dari sentra produksi di Jawa atau Sulawesi menuju pulau-pulau lain membutuhkan solar dalam jumlah besar. Ketika harga solar mengalami tekanan akibat komponen pajak, ongkos kirim langsung membengkak. Biaya distribusi yang membengkak inilah yang membuat harga bawang di Aceh bisa berbeda jauh lebih mahal dibandingkan di Brebes.

Rantai Distribusi yang Semakin Mahal

Mari kita telusuri perjalanan sebuah komoditas, misalnya beras. Dari penggilingan di desa, beras harus diangkut ke gudang bulog atau distributor besar menggunakan truk. Dari sana, beras didistribusikan ke agen di tingkat kecamatan, lalu ke pengecer di pasar tradisional.

Setiap pergantian moda transportasi menambah biaya. Jika harga BBM subsidi dikontrol ketat, biasanya distribusi akan lancar. Namun, ketika beban pajak membuat biaya operasional kendaraan komersial naik, sopir truk dan distributor tidak punya pilihan lain selain menaikkan biaya angkut. Petani tetap mendapat harga beli yang sama, tetapi konsumen di ujung rantai harus membayar mahal akibat akumulasi biaya logistik ini.

Bagaimana Kedua Faktor Ini Menghimpit Daya Beli Masyarakat?

Ketika goncangan eksternal dari Selat Hormuz bertemu dengan kebijakan internal berupa pajak BBM, yang terjadi adalah badai sempurna bagi ekonomi rumah tangga. Upah minimum yang naik rata-rata 5-8 persen setiap tahun tidak akan pernah mampu mengejar laju inflasi pangan yang dipicu oleh variabel energi ini.

Masyarakat dihimpit dari dua arah. Di satu sisi, gaji atau pendapatan mereka stagnan. Di sisi lain, pengeluaran rutin untuk kebutuhan dasar seperti makanan terus membengkak. Defisit ini memaksa keluarga untuk melakukan penghematan drastis, seperti mengurangi konsumsi protein hewani atau menunda pembelian kebutuhan sekolah anak.

Contoh Nyata di Tingkat Konsumen

Lihat saja harga daging ayam dan telur. Ayam peternak membutuhkan pakan yang komposisinya sangat bergantung pada jagung dan kedelai impor. Pengiriman pakan ke peternak menggunakan truk yang bergantung pada solar. Ketika harga solar naik karena komponen pajak, biaya produksi telur dan ayam otomatis meroket.

Di tingkat warung makan, pemilik harus berhitung ulang. Jika mereka tetap menjual nasi ayam dengan harga lama, keuntungan akan tergerus habis. Solusi satu-satunya adalah menaikkan harga menu atau mengurangi porsi. Baik pemilik warung maupun pembeli, sama-sama menjadi korban dari perputaran ekonomi yang tidak seimbang ini.

Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang yang Bisa Dilakukan

Mengatasi persoalan ini tidak bisa hanya dengan cara turun ke pasar memantau harga atau memberikan operasi pasar sesekali. Dibutuhkan kebijakan yang menyentuh akar masalah, baik dari sisi pengelolaan risiko geopolitik maupun penyesuaian kebijakan fiskal domestik.

Pemerintah perlu memiliki strategi energi yang lebih fleksibel. Hal ini mencakup percepatan transisi energi terbarukan agar ketika terjadi guncangan di Selat Hormuz, dampaknya tidak langsung menyasar ke sektor pangan. Selain itu, struktur pajak BBM perlu dievaluasi ulang. Mungkin bisa diterapkan mekanisme insentif khusus bagi kendaraan logistik pangan agar beban pajak tidak sepenuhnya dibebankan ke biaya distribusi.

Diversifikasi Pangan dan Efisiensi Logistik

Di sisi lain, masyarakat juga tidak bisa hanya menunggu kebijakan pemerintah. Ketergantungan pada beras dan gula yang sangat tinggi membuat kita sangat rentan. Diversifikasi pangan dengan kembali mengonsumsi umbi-umbian lokal seperti singkong, ubi jalar, atau sagu bisa menjadi tameng pelindung daya beli.

Efisiensi logistik melalui pemanfaatan teknologi digital juga bisa memangkas biaya distribusi. Aplikasi yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen tanpa melalui banyak perantara dinilai mampu menekan margin harga yang selama ini menjadi mainan tengkulak. Meski skalanya masih kecil, inovasi semacam ini setidaknya memberikan napas segar di tengah mahalnya biaya hidup.

Kenaikan biaya kebutuhan pokok adalah alarm serius yang menandakan ada yang salah dengan tata kelola energi dan logistik nasional kita. Ketegangan di jalur internasional dan penyesuaian tarif di dalam negeri seharusnya sudah bisa diperhitungkan dan dimitigasi jauh-jauh hari.

Tanpa strategi Hormuz yang cerdas dalam mengamankan pasokan energi, serta kebijakan pajak BBM yang ramah terhadap sektor produksi, harga pangan terus naik adalah keniscayaan. Menutup mata pada keterkaitan antara sektor energi dan pangan hanya akan membuat beban hidup masyarakat semakin berat dari hari ke hari. Kini saatnya bangkit dari ketergantungan dan membangun sistem ketahanan pangan yang sesungguhnya berdaulat.